Perusahaan Sawit Diminta Peduli

Jumat, 15 Juni 2007 Perusahaan Sawit Diminta Peduli Gubernur : Jika Tak Bisa Bantu, Untuk Apa Membuka Usahanya di Kalteng PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang SH meminta, kepada para pengusaha perkebunan sawit yang ada, peduli dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Permintaan ini menyusul, masih belum stabilnya harga minyak goreng di pasaran. “Pengusaha CPO harus punya kebijakan untuk bantu Kalteng, supaya bisa menemukan jalan keluar atas kesulitan harga minyak goreng yang dialami selama ini. Jika tidak bisa, untuk apa membuka usahanya di Kalteng. Artinya, para pengusaha sawit tidak memperhatikan kepentingan daerah. Padahal, daerah jelas-jelas telah memberikan peluang usaha bagi perusahaan perkebunan sawit sendiri,” kata Teras, tiga hari lalu. Teras meminta, perusahaan harus ada rasa kasihan terhadap masyarakat. Untuk itu, ia menuntut para perusahaan perkebunan sawit di Kalteng, supaya menaruh kepedulian dengan cara memperhatikan kondisi di masyarakat. “Dalam hal ini, rakyat bukannya meminta, melainkan membeli. Hanya saja, dengan harga yang wajar,” ujar Teras. Jangan sampai seperti pribahasa, ada tikus mati di lumbung padi sendiri. Ibaratnya, lanjut Teras, Kalteng yang banyak memiliki perkebunan sawit, tetapi ternyata kebun sawit itu sendiri tidak bermanfaat sama sekali bagi kepentingan rakyat. “Saya mewanti-wanti, jangan sampai perusahaan hanya mengurus dirinya sendiri saja, tanpa memperhatikan sekitarnya,” tegas Teras. Kepada Pemerintah Pusat, saya sangat berharap, pemerintah pusat dapat menaikkan kembali bea ekspor migor ke luar negeri. Tujuannya, supaya ada perimbangan harga pasar di dalam negeri. “Sebab, saya melihatnya ada kecenderungan para pengusaha pabrik melempar (mengekspor) CPO-nya keluar. Mengingat, harga CPO di luar negeri jauh lebih tinggi ketimbang di dalam negeri,” ungkapnya. Sementara, Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng, Teguh Patriawan menjelaskan, para perkebunan sawit di Kalteng tidak ada satu pun yang memiliki pabrikan. Semua CPO di kirim ke Jawa, dan setelah menjadi minyak goreng kembali dijual ke pasaran termasuk di daerah Kalteng. Jadi, menurutnya, semua mekanisme pasar yang menentukan harga menjadi tinggi adalah pabrik. “Saya hanya bisa menyarankan, gubernur harus mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, untuk mengupayakan supaya pabrikan dapat membantu Kalteng dalam hal, pasokan bahan minyak goreng,” jelas Teguh, per telepon. (her)